Menatap Atjeh kedepan

Tsunami yang terjadi di aceh 26 Desember 2004 telah begitu banyak membawa perubahan bagi aceh baik dari segi politik, keamanan,maupun ekonomi. Aceh yang terletak dibagian paling ujung pulau Sumatra dulunya merupakan sebuah kerajaan dan mencapai puncak kejayaanya di jaman sultan Iskandar Muda.

Bidang Ekonomi

Aceh merupakan salah satu daerah diIndonesia yang mempunyai begitu banyak sekali sumber daya alamnya.baik dari sector MIGAS, bahan tambang dan perkebunan. Aceh yang baru saja pulih dari segi keamanan dan mencoba bangkit dari ketertinggalan ekonomi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal. Hak pembagian hasil dari sektor MIGAS yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah aceh dengan pembagian hasil 70 : 30 sangatlah penting bagi rakyat Aceh yang mencoba untuk bangkit dari ketertinggalan.

Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan tonggak awal dari kebangkitan Aceh dengan didukung oleh segenap elemen manusia yang ada di Aceh. Universitas Syiah Kuala yang merupakan satu-satunya Universitas terbesar dan tertua di Aceh diharapkan memegang peranan sangat penting dalam menciptakan SDM yang handal, dan selalu menciptakan sebuah kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta di bidang IPTEK.

Dengan terciptanya sebuah iklim yang kondusif dan jauh dari ketidakamanan diharapkan munculnya investor-investor baru baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tentu saja tetap didalam pengawasan pemerintah daerah. Pelabuhan Sabang yang terletak diselat Malaka sangatlah potensial sekali untuk diterapkan sebagai pintu singgah ataupun pintu masuk perdagangan untuk mengimbangi daripada Singapura, yang tentu saja tergantunng dari pada lobi-lobi pemerintah daerah yang di support oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah pun harus berani memberikan bantuan usaha dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kecil untuk mendongkrak perekonomian rakyat yang selalu dipantau perkembangannya oleh pemerintah daerah. Adanya transparansi oleh pemerintah daerah akan tercipta dan tetap terjaganya pemerintahan yang bersih bebas daripada KKN.

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah telah membuka adanya sebuah kerjasama antara para pengusaha dalam negeri ataupun luar negeri yang mempunyai pengalaman untuk menggandeng para pengusaha lokal yang masih minim pengalaman, sehingga diharapkan adanya sebuah kerjasama yang baik dalam bidang IPTEK yang merupakan kesempatan untuk transferisasi teknologi dan ilmu pengetahuan.

Perusahaan swasta yang mempunyai basis diAceh untuk penyeleksian ataupun penyaringan karyawan selayaknya bisa dilakukan diAceh dengan menggandeng Universitas Syiah Kuala yang diharapkan kedepannya pemuda-pemuda Aceh bisa untuk menjadi tuan di negeri sendiri dan untuk posisi-posisi skil yang mungkin belum mampu dipegang oleh putera-putri daerah bisa di isi oleh orang lain dengan memberikan jaminan adanya transferisasi Ilmu pengetahuan dengan jangka waktu 5 sampai 10 tahun kepada putera daerah. Sehingga kedepannya posisi-posisi tersebut bisa diisi oleh putera daerah.

Terbukanya lapangan pekerjaan di Aceh merupakan titik awal dari perbaikan ekonomi, sumber daya alam yang dimiliki di Aceh seharusnya mampu untuk menarik investor dalam negeri ataupun dalam negeri dengan memberikan jaminan dan pengawasan di bawah pemerintah daerah, sehingga sumber daya alam dari sektor perkebunan dan tambang bisa di manfaatkan untuk bahan baku di daerah sendiri tanpa adanya ketergantungan dari daerah lain.

Pemerintah daerah harus punya program jangka pendek dan jangka panjang di bidang ekonomi yang ditetapkan oleh lembaga legislative menjadi sebuah ketetapan, sehingga siapapun yang memegang kekuasaan program-program kerjanya harus tetap berpedoman kepada ketetapan yang telah disepakati bersama.

Bidang Pendidikan

Untuk tercapainya sebuah tujuan jangka pendek dan jangka panjang pemerintah harus bisa menciptakan SDM-SDM yang handal dengan memberikan kesempatan beasiswa kepada putra-putri daerah untuk belajar ataupun menimba ilmu di daerah lain ataupun diluar negeri yang nantinya untuk mengabdi kepada daerah asalnya. Gratisnya pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai keperguruan tinggi merupakan program jangka jangka pendek dan jangka panjang daripada pemeerintah daerah.

Dengan adanya program jangka pendek dan jangka panjang dibidang ekonomi menjadi sebuah ketetapan, pemerintah menjadi lebih tahu bidang apa yang harus diberikan beasiswa untuk menciptakan SDM yang handal. Ketika para pelajar selesai pendidikan pemerintah harus sudah siap dengan lapangan pekerjaan yang siap untuk menampung para pekerja.

Kerjasama pertukaran pelajar baik dengan lembaga dalam negeri ataupun luar negeri dan adanya kerjasama ataupun pertukaran iniformasi dibidang IPTEK diharapkan sebagai jembatan menuju SDM yang handal.

Bidang Politik

Konflik yang telah berakhir diaceh dengan ditanda tanganinya nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM dihelsinki merupakan awal daripada sebuah rekonsiliasi menyeluruh antara pihak yang bertikai dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Berdirinya partai-partai lokal dengan berbeda Ideologi selayaknya tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Siapapun yang memegang kekuasaan tetap tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Perbedaan Ideologi bukanlah dasar untuk tidak merangkul segala kekuatan elemen di Aceh.

Tumbuhnya partai-partai lokal di Aceh dan calon Independen menandakan sebuah sistem demokrasi telah berjalan tanpa mengebiri hak-hak perseorangan. Adanya sebuah lembaga lintas partai untuk selalu terbukanya sebuah komunikasi antara partai besar dengan partai kecil sangatlah dibutuhkan sekarang ini untuk menghindari perpecahan.

Komunikasi antara rakyat dan partaipun harus selalu tetap terjaga dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengutarakan keinginan, pendapatnya terhadap kondisi permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini melalui jejak pendapat yang diberikan kepada rakyat, sehingga terjalinnya sebuah hubungan saling ketergantungan antara rakyat dan partai politik.

Partai politik selayaknya menempatkan dirinya tidak kurang sebagai lembaga konsultan (konsultasi) masyarakat, dimana pada aplikasinya harus selalu mampu memberikan solusi terhadap permasalahan rakyatnya. Partai politik seharusnya bukan hanya ditempati oleh orang-orang yang mengerti mengenai hukum dan politik saja, partai politik seharusnya mempunyai orang-orang ataupun tenaga ahlinya dibidang ekonomi, kesehatan, teknik dll, sehingga untuk menjawab segala persoalan bangsa berikan kepada orang yang memang mampu dan mengerti mengenai bidangnya.

Adanya sebuah majelis tinggi yang mempunyai fungsi untuk memberikan masukan kepada kinerja dari pada pemerintah daerah adalah sangatlah penting, majelis tinggi ini ditempati oleh perwakilan tiap daerah yang anggotanya merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh sangat luas (dituakan) dan berpengalaman didaerah asalnya dan dipilih dari tempat asalnya setiap periode 5 tahun sekali.